Indonesia berada dalam kondisi darurat. Tokoh nasional, jurnalis, aktivis dari DPP GAKORPAN, PPWI, LBH PERS, Sarjana Pancasila, GWI, dan Forum Diskusi Kebangsaan menyerukan “Jakarta Menyala” sebagai respons terhadap kondisi terkini Indonesia. Rupiah anjlok, IHSG terpuruk, dan NKRI seolah menangis akibat krisis multidimensi.
Gaperta.online-Dok
Ironi gaji dan insentif wakil rakyat yang fantastis, ditambah pernyataan yang merendahkan rakyat, memicu luka batin mendalam. Tragedi tewasnya driver ojol, Affif Kurniawan, akibat insiden dengan aparat, mengingatkan pada kelamnya Reformasi 1998.
Gaperta.online-Dok
Dr. Kristanto Manullang SH.MH, praktisi hukum dan aktivis sosial, mempertanyakan representasi rakyat oleh anggota DPR. Bunda Tiur Sinamora, tokoh pejuang ’45, bersama Prof. Dr. Sutan Nasomal SH MH, Dr. Kristanto Manullang SH.MH, dan Dr. Bernard BBBBI Siagian SH.Makp, menekankan perlunya integritas, dedikasi, dan transparansi dari pemerintah dan DPR.
Gaperta.online-Dok
Setidaknya ada 12 tuntutan utama yang disuarakan masyarakat:
1. Sahkan RUU Perampasan Aset
Segera sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi, terutama penyitaan harta hasil kejahatan.
Gaperta.online-Dok
2. Turunkan Gaji dan Tunjangan DPR
Turunkan gaji dan tunjangan DPR, dengan pembatasan take-home pay (jumlah gaji bersih yang sebenarnya diterima karyawan setelah dikurangi semua potongan) maksimal lima kali UMR.
3. Tetapkan KPI (Key Performance Indicator)
Tetapkan KPI (Key Performance Indicator) atau target kerja yang terukur untuk anggota DPR, evaluasi berkala, pecat jika gagal memenuhi target.
4. Reformasi DPR
Audit secara transparan melalui badan independen terhadap anggaran DPR yang mencapai Rp 9,9 triliun per tahun.
Laporan penyerapan anggaran disampaikan kepada publik minimal setiap bulan.
Rampingkan jumlah anggota DPR dan pangkas semua anggaran yang tidak urgen bagi rakyat.
Tolak mantan napi korupsi menjadi anggota DPR atau pengurus BUMN.
Hapuskan perlakuan istimewa yang menciptakan kesenjangan, seperti:
1) Pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
2) Sistem pengawalan khusus,
3) Transportasi dinas berlebihan (cukup transportasi umum gratis),
4) Pensiun seumur hidup hanya dengan satu periode jabatan.
Kedepannya: KPK wajib meninjau dan memeriksa setiap anggota DPR. Semua sidang dan rapat DPR disiarkan live secara transparan kepada masyarakat.
5. Audit BUMN
Audit menyeluruh BUMN secara berkala untuk mencegah korupsi dan kebocoran anggaran.
6. Batalkan Rencana Kenaikan Pajak
Tolak kebijakan kenaikan pajak yang membebani masyarakat kecil.
7. Bebaskan Pihak yang Ditangkap
Masyarakat juga menuntut pembebasan seluruh demonstran yang ditahan dalam aksi demonstrasi 25-29 Agustus 2025.
8. Kesejahteraan Guru
Berikan gaji dan tunjangan layak bagi guru, mengingat peran sentral mereka dalam pendidikan nasional.
9. Reformasi Kepolisian
Polisi dituntut bekerja profesional, transparan, dan berpihak pada rakyat, bukan hanya pada kepentingan elit politik.
10. Kasus Affan Kurniawan
Usut tuntas kasus kematian pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang diduga syarat ketidakadilan.
11. Copot Anggota DPR yang Menghina Rakyat
DPR yang dianggap melecehkan atau menghina rakyat harus dicopot dan diproses hukum.
12. Reformasi Syarat Anggota DPR
DPR tetap penting dalam demokrasi Indonesia, tetapi harus diperbarui dengan aturan ketat. Usulan syarat:
Pendidikan minimal S1 atau setara, agar anggota legislatif memiliki kapasitas intelektual dan kemampuan analisis yang memadai.
Kemampuan bahasa asing yang terukur, misalnya dengan standar TOEFL minimal 500. Hal ini penting karena anggota DPR juga berperan mewakili rakyat di tingkat internasional. Selain itu, mereka dituntut memiliki keterampilan public speaking yang baik dan cerdas.
Gaperta.online-Dok
Latar belakang pendidikan atau pengalaman harus sesuai dengan komisi yang ditempati, sehingga anggota DPR benar-benar memahami bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
Partai politik perlu melakukan uji kapabilitas layaknya rekrutmen PNS atau BUMN, termasuk tes potensi intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), hingga daya tahan menghadapi tekanan (AQ).
Dr. Moses Robert Waimuri SH MTh merekomendasikan peningkatan transparansi dan akuntabilitas DPR, serta kerjasama antara pemerintah dan lembaga legislatif untuk memulihkan kepercayaan rakyat.
Polemik pembubaran DPR mencuat, namun solusi konstruktif meliputi reformasi internal, penegakan hukum, dan peningkatan kualitas SDM legislasi.
“Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” ujar Bunda Tiur Simamora, menutup acara dengan seruan untuk perubahan nyata demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.
