Di tengah riuhnya jagat maya pasca-demonstrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sanggau tidak tinggal diam. Mereka “pasang mata” di media sosial, berupaya keras mencegah provokasi dan sekaligus “menyentil” para pejabat agar tidak memamerkan kekayaan yang bisa memicu amarah publik.
Kepala Diskominfo Sanggau, Joni Irwanto, menjelaskan bahwa timnya secara intensif memantau berbagai platform media sosial untuk mengidentifikasi konten yang berpotensi memprovokasi atau menyebarkan hoaks. “Kami aktif memantau percakapan di Facebook, Instagram, dan Twitter, mencari indikasi adanya ajakan untuk melakukan tindakan anarkis atau ujaran kebencian,” ujarnya pada Selasa (2/9/2025).
Dari hasil pengamatan, Diskominfo belum menemukan komentar negatif yang signifikan terhadap pemerintah Kabupaten Sanggau. Sebagian besar netizen Sanggau lebih banyak mengomentari isu-isu nasional yang memicu demonstrasi di kota-kota besar.
Menyikapi dinamika informasi di media sosial, Kominfo bersama Komdigi akan melakukan kontra media dengan beberapa langkah strategis. Pertama, mengidentifikasi akar masalah dan potensi pemicu konflik.
“Salah satu sorotan utama saat ini adalah gaya hidup mewah sebagian pejabat negara dan keluarga mereka. Kami mencontohkan, unggahan foto liburan mewah atau koleksi barang branded di media sosial dapat memicu sentimen negatif di masyarakat,” tegas Joni. Ia mengimbau agar para pejabat lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menghindari pamer kekayaan yang dapat menyakiti hati masyarakat.
Kedua, Diskominfo mengajak para pejabat untuk lebih aktif menyebarkan konten positif dan menasihati, dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Contohnya, membagikan video tausiyah singkat dari ulama setempat atau pesan-pesan inspiratif dari tokoh adat.
Ketiga, edukasi masyarakat mengenai penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. Diskominfo berencana menggelar webinar dan workshop dengan tema “Saring Sebelum Sharing” untuk meningkatkan literasi digital masyarakat.
Keempat, pejabat negara dan daerah diminta untuk menghindari sikap arogan, baik di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. “Hindari komentar yang merendahkan atau meremehkan pendapat orang lain. Jadilah pendengar yang baik dan tunjukkan empati kepada masyarakat,” pesan Joni.
“Catatan-catatan ini kami susun sebagai strategi untuk menjaga kondusivitas daerah di tengah derasnya arus informasi. Kami berharap para pejabat dapat menjadi teladan dalam menggunakan media sosial secara positif dan bertanggung jawab,” pungkas Joni.
