Titik Terang di Gaza: KTT Sharm El-Sheikh Lahirkan Deklarasi Perdamaian Trump di Tengah Krisis Hukum Internasional

banner 120x600
banner 468x60

El-Sheikh, Mesir

Dua tahun konflik Palestina-Israel yang dipicu serangan 7 Oktober 2023 telah menciptakan luka mendalam dan krisis kemanusiaan yang parah. Di tengah sorotan dunia terhadap dugaan pelanggaran hukum internasional, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh hadir sebagai secercah harapan.

Digelar di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Mesir, pada 13 Oktober, KTT ini menjadi saksi penandatanganan deklarasi perdamaian yang bertujuan mengakhiri konflik di Gaza dan membuka jalan menuju stabilitas kawasan.

KTT ini dihadiri oleh 21 pemimpin negara, termasuk Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas dan Presiden RI Prabowo Subianto.

Penandatanganan dokumen perdamaian disaksikan langsung oleh tokoh-tokoh kunci seperti Presiden AS Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani.

Deklarasi berjudul “The Trump Declaration for Enduring Peace and Prosperity” ini memuat sejumlah poin krusial. Di antaranya adalah pengakuan bahwa perdamaian abadi hanya terwujud jika hak asasi, keamanan, dan martabat rakyat Palestina dan Israel dijamin.

Gaperta.online-Dok

Dokumen ini juga menekankan penghormatan terhadap nilai historis dan spiritual kawasan tersebut bagi berbagai agama, serta komitmen untuk memberantas ekstremisme dan menyelesaikan konflik melalui diplomasi.

Presiden Prabowo, usai menghadiri KTT, menyatakan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya perdamaian ini.

Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak hadir dalam KTT tersebut.

Deklarasi Trump ini merupakan kelanjutan dari rencana perdamaian 20 poin yang mencakup gencatan senjata, pembebasan sandera dan tahanan, rekonstruksi Gaza, amnesti bagi anggota Hamas yang bersedia hidup damai, serta pembentukan pemerintahan transisi sementara di Gaza di bawah pengawasan internasional.

Rencana ini juga mencakup pembentukan zona ekonomi khusus dan pasukan penjaga perdamaian internasional.

Meski demikian, implementasi rencana ini tidak lepas dari tantangan. Hamas menuduh Israel melanggar gencatan senjata, sementara Israel berdalih tindakannya sebagai respons terhadap pelanggaran garis gencatan senjata.

banner 325x300
error: Content is protected !!