Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara serikat pekerja dan pengusaha di DPRD Tabalong memanas hingga diskors!
Ketegangan mencapai puncaknya saat Ketua DPC FSP KEP KSPI Tabalong, Syahrul S., menggebrak meja, memprotes ketidakmampuan perwakilan PT Saptaindra Sejati (SIS) dan PT Adaro Indonesia dalam mengambil keputusan.
RDP yang dipimpin Ketua DPRD Tabalong, Reza, ini dihadiri berbagai pihak penting.
Namun, suasana berubah tegang ketika Syahrul menilai perwakilan perusahaan tidak memiliki wewenang.
Gaperta.online-Dok
Aksi gebrak meja Syahrul memaksa pimpinan rapat untuk menskors RDP selama satu jam.
Meski diskors, PT SIS tetap tidak dapat memberikan keputusan konkret.
Syahrul pun mendesak penjadwalan ulang RDP dengan kehadiran pengambil keputusan yang sebenarnya.
Sembilan tuntutan utama serikat pekerja tetap disuarakan, meliputi:
– Revisi sanksi SPDK Lubang 6 oleh PT Adaro Indonesia.
– Penghentian proses perselisihan hubungan industrial terhadap Hariyadi dan Slamet Hariyanto oleh PT SIS.
– Perubahan roster kerja PT SIS menjadi pola 3:4:1.
– Reformasi pajak perburuhan, termasuk kenaikan PTKP dan penghapusan pajak pesangon.
– Penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah, menuntut kenaikan UMK 2026 sebesar 8,5%–10,5%.
– Pengesahan RUU Ketenagakerjaan dan RUU Perampasan Aset.
– PT Adaro Indonesia diminta menyiapkan data perubahan PKP2B menjadi IUPK.
– Pembayaran BPHTB dan PBB oleh PT Adaro Indonesia.
Syahrul menegaskan bahwa PT Adaro Indonesia belum membayar BPHTB sejak beroperasi di Tabalong, padahal lahan telah dibeli dari masyarakat. Ia menuntut kejelasan dan hasil konkret pada pertemuan berikutnya.
