Penundaan mendadak Sidang Paripurna DPRD Kota Depok yang seharusnya mengesahkan RAPBD 2026 menjadi sorotan.
Penundaan dari jadwal semula, Senin, 24 November 2025, hingga Kamis, 27 November 2025, menimbulkan tanda tanya besar terkait kinerja Badan Anggaran (Banggar).
Kabar ini mengejutkan berbagai pihak, terutama setelah kritik pedas dari anggota dewan PKS dan PDI-Perjuangan terhadap Nota Keuangan Walikota.
Mereka menyoroti kurangnya pelibatan Ketua Komisi C (Infrastruktur) dalam perencanaan proyek-proyek vital seperti flyover Margonda dan penataan drainase kota.
Penundaan ini berpotensi menghambat realisasi sejumlah janji kampanye Walikota, antara lain:
– Program UMKM dan Balai Latihan Kerja (BLK).
– Alokasi dana Rp 300 juta per RW per tahun.
– Pembebasan PBB untuk NJOP di bawah Rp 100 juta.
Penyebab pasti penundaan ini masih belum jelas. Spekulasi berkembang, apakah karena Walikota belum siap dengan laporan anggaran, atau justru karena Banggar DPRD Depok belum menyelesaikan perumusan anggaran 2026.
