Dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum,Ketua Umum Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) Indonesia, Raden Salianto, kembali menyuarakan keprihatinan mendalam atas insiden berdarah yang terjadi di areal eks-PGSD Hua Hua, Kota Kendari.
Pernyataan resmi ini disampaikan untuk mendesak penyelesaian konflik yang memakan korban dari berbagai pihak tersebut.
Dalam pernyataannya yang diawali dengan salam,Salianto menyoroti konflik horizontal yang terjadi pada Kamis minggu lalu antara Aparat Penegak Hukum (APH) dan masyarakat.
Insiden di lahan yang menjadi polemik tersebut dilaporkan menimbulkan korban baik dari pihak kepolisian, mahasiswa, pemuda, maupun masyarakat sipil.
Menanggapi hal ini, GEMPA Indonesia menuntut tiga pihak untuk bertanggung jawab, yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari, dan Pengadilan Negeri Kendari. Secara khusus, organisasi ini meminta kepada Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara untuk melakukan penyelidikan yang adil, independen, dan tidak memihak.
Salianto menegaskan bahwa GEMPA Indonesia akan melakukan konsolidasi dan aksi lebih lanjut jika persoalan ini tidak segera mendapat perhatian serius, demi terwujudnya keadilan bagi masyarakat, mahasiswa, dan pemuda.
Sebagai penutup,tekanan dan harapan tidak hanya ditujukan kepada otoritas lokal. GEMPA Indonesia secara khusus mengingatkan Pemerintah Pusat, melalui kewenangannya, untuk turun tangan dan memastikan konflik agraria ini diselesaikan dengan kepala dingin, transparan, dan berkeadilan.
Langkah pro-aktif dari Jakarta dinilai crucial untuk mencegah eskalasi dan mengulangi luka serupa di masa depan, menegaskan komitmen negara dalam melindungi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali.
