Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menegaskan bahwa penanganan kasus yang menyeret nama Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, terkait dugaan penyimpangan pada proyek BP2TD dan infrastruktur jalan, masih berada dalam proses penyelidikan.
Hal tersebut disampaikan saat tim media Jejak Hukum Kalimantan Barat melakukan kunjungan langsung ke Gedung KPK RI di Jakarta beberapa pekan lalu.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi akurat mengenai perkembangan penyelidikan yang hingga kini dinilai publik masih belum menunjukkan titik terang.
Tim investigasi Jejakhukum Kalbar mengaku perlu memastikan progres kasus, mengingat perkara tersebut telah menjadi sorotan masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan Barat.
Menurut keterangan yang diperoleh tim saat berada di Gedung KPK, pihak KPK menegaskan bahwa proses penanganan masih berjalan dan belum dapat disampaikan lebih rinci karena masih berada pada tahap penyelidikan.
Sebelumnya, kasus ini kembali menjadi bahan pembicaraan publik setelah KPK melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk rumah pribadi dan rumah dinas Gubernur Kalbar di Pendopo Gubernur.
Pasca-penggeledahan, Ria Norsan sempat memberikan pernyataan bahwa petugas KPK hanya membawa koper berisi pakaian, pernyataan yang kemudian memicu sorotan dari sejumlah pengamat karena dinilai tidak lazim dalam proses penggeledahan kasus dugaan korupsi.
Tim investigasi Jejakhukum Kalbar menyatakan akan terus memantau dan mengikuti proses hukum ini hingga ada kejelasan, termasuk apabila nantinya muncul penetapan tersangka.
Menurut mereka, kasus ini diduga melibatkan berbagai pihak dari instansi pemerintahan dan berpotensi merugikan negara, sehingga perlu ditangani secara transparan.
Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menyampaikan bahwa pihaknya menunggu perkembangan lebih lanjut dari KPK RI, mengingat kewenangan penanganan kasus berada sepenuhnya pada lembaga antirasuah tersebut.
Tim Jejakhukum berharap KPK dapat menyelesaikan perkara ini secara tuntas demi menjaga integritas pemerintahan di Kalimantan Barat dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
