Depok, (Gaperta.Online)
Jum’at, 18 Juli 2025
Kebijakan Wali Kota Depok Tuai Kritik : Pembangunan Masjid Agung Ditunda, Bantuan Santunan Kematian Ditiadakan.
Anggota DPRD Kota Depok, Bambang Sutopo, menyoroti keputusan Wali Kota Depok, Supian Suri, yang menghentikan pembangunan Masjid Agung di Jalan Margonda serta menghapus program Santunan Kematian (Sankem). Kebijakan ini dinilai terburu-buru dan berpotensi meninggalkan catatan negatif dalam sejarah kepemimpinan Depok.
Bambang, yang juga politisi PKS, mengingatkan bahwa rekam jejak digital abadi. Kebijakan yang diambil tanpa pertimbangan matang dapat berdampak pada kepercayaan publik, terutama karena Masjid Agung Margonda dan Sankem telah menjadi kebutuhan masyarakat selama dua dekade.
“Politik boleh berubah, koalisi bisa berganti, tetapi kebutuhan dasar warga, seperti rumah ibadah dan dukungan sosial, harus tetap diprioritaskan,” tegas Bambang.
Dampak Penghentian Proyek Strategis
Pembangunan Masjid Agung Margonda telah melalui proses perencanaan matang, termasuk persetujuan anggaran Rp20 miliar dan ketersediaan lahan. Namun, keputusan penundaan oleh Wali Kota menimbulkan tanda tanya, terutama karena lokasi pengganti belum jelas dan pendanaannya belum dibahas di Badan Anggaran DPRD.
“Masyarakat sudah menanti kehadiran masjid ini sebagai ikon Depok. Jika dibatalkan, dikhawatirkan muncul persepsi negatif terhadap pemimpin yang dianggap mengabaikan aspirasi umat,” ujar Bambang.
Santunan Kematian: Program Sosial yang Terancam Hilang
Selain masjid, program Sankem yang telah berjalan 20 tahun juga dihapus tanpa alternatif jelas. Padahal, bantuan ini sangat membantu keluarga yang berduka. Bambang mendorong Pemkot Depok untuk mengevaluasi kebijakan ini agar tidak menimbulkan kesan kurang empati.
“Saya harap Wali Kota bijak mempertimbangkan dampak jangka panjang. Rekam jejak digital tidak bisa dihapus—kelak, masyarakat akan mengenang keputusan ini,” tambahnya.
Pemkot Diminta Transparan
Bambang menekankan pentingnya dialog terbuka dengan DPRD dan masyarakat sebelum mengambil kebijakan sensitif. Menurutnya, pembahasan anggaran harus melibatkan semua pihak untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
