JAKARTA,
Sejumlah warga Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, mengeluhkan kinerja Pasukan Pemungut Sampah dan Kebersihan Umum (PPSU) di wilayah mereka. Menurut warga, petugas PPSU kerap tidak membersihkan jalan utama, terutama di sepanjang Jalan Cipinang Jaya, bahkan tidak bekerja sama sekali pada hari Minggu.
Kinerja PPSU Dinilai Tidak Konsisten
Salah seorang warga, (yang tidak ingin disebutkan namanya), menyatakan bahwa petugas PPSU di wilayahnya hanya bekerja pada pagi hari (sekitar pukul 07.00 WIB) dari Senin hingga Sabtu, tanpa ada pembersihan lanjutan pada siang atau sore hari.
“Setiap Minggu jalanan kotor karena petugas PPSU tidak pernah datang. Padahal mereka digaji Rp5,3 juta sebulan dari APBD DKI. Kalau hanya kerja pagi hari dan libur Minggu, apa cukup?” ujarnya.
Warga juga mempertanyakan sistem rekrutmen PPSU, yang seharusnya memprioritaskan tenaga kerja yang benar-benar peduli kebersihan, bukan sekadar mencari gaji dan fasilitas.
Permintaan Warga : Pengawasan dan Evaluasi
Warga mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kelurahan Cipinang Muara untuk :
1. Memperketat pengawasan terhadap kinerja harian PPSU.
2. Menindak tegas petugas yang tidak memenuhi kewajiban.
3. Meninjau ulang jadwal kerja PPSU agar mencakup seluruh hari, termasuk akhir pekan.
Respons Pihak Kelurahan
Saat dikonfirmasi, Plt Lurah Cipinang Muara, Agung Budi Santoso menyatakan akan mengecek laporan ini.
“Kami akan verifikasi terlebih dahulu. Jika benar ada kelalaian, kami akan tegur petugas dan evaluasi jadwal kerja mereka,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur menegaskan bahwa PPSU wajib bekerja sesuai jadwal yang ditetapkan.
“PPSU seharusnya bekerja setiap hari dengan pembagian shift. Jika ada keluhan, kami akan koordinasikan dengan kelurahan,” jelasnya.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta yang membidangi lingkungan hidup, Hj. Yuke Yurike, ST., MM menyatakan akan memantau kasus ini.
“APBD DKI harus benar-benar digunakan untuk pelayanan optimal. Kami minta dinas terkait turun langsung memeriksa keluhan warga,” tegasnya.
Warga diharapkan dapat melaporkan keluhan secara resmi melalui aplikasi JAKI atau datang langsung ke kelurahan untuk memastikan tindakan lebih lanjut.
Keluhan ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap tenaga kebersihan berbasis APBD. Jika dibiarkan, tidak hanya kebersihan yang terganggu, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
