Bekasi
Pengelolaan dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) SMPN 2 Cibitung Kabupaten Bekasi, tengah menjadi perhatian publik setelah muncul pemberitaan di berbagai media, termasuk media Online Gaperta.online Meski sudah dilakukan upaya klarifikasi kepihak sekolah.
Markim sebagai kepala Sekolah hingga kini belum memadai terkait penggunaan dana anggaran tersebut.
Pengamat pendidikan media online Gaperta.online Albert Hutagaol (pimpinan umum) Menyayangkan sikap diam Markim Sebagai Kepala sekolah SMPN 2 Cibitung Kabupaten Bekasi.
“Ini sangat disanyangkan jika pemberitaan seperti ini muncul Pejabat seharusnya ada tanggapan dan memberikan penjelasan, bukan hanya diam saja, sikap seperti ini memunculkan dugaan bahwa ada sesuatu yang di sembunyikan,” tegas Albert Hutagaol sebagai pengamat Pendidikan media online Gaperta.online (4 Agustus 2025),di kantor Redaksi.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya tidak segan-segan membawa kasus ini ke ranah hukum jika tidak ada keterbukaan dalam waktu dekat ini.
“Kami sedang mempertimbangkan untuk melaporkan hal ini kepenegak hukum. Transparansi adalah kewajiban dalam pengelolaan dana publik,” Ujarnya.
Sebelumnya awak media online Gaperta.online berupaya meminta tanggapan dari (Markim) Kepala sekolah SMPN 2 Cibitung kabupaten Bekasi melalui Aplikasi WhatsApp pribadi Markim, namun hingga saat ini belum ada respons resmi hanya memberikan jawaban singkat .”iya bang biasanya kalau media menemui humas saya.
Atas hal itu Albert Hutagaol menyayangkan sikap Markim selaku kepala sekolah yang terkesan mengabaikan klarifikasi ini memicu publik.
-Apakah ada ketidak beresan dalam pengelolaan dana BOS di SMPN 2 Cibitung kabupaten Bekasi l..?
-Apakah hal ini hanya komunikasi yg kurang optimal antar pihak-pihak terkait..?
Publik berharap agar dinas pendidikan Kabupaten Bekasi provinsi Jawa Barat segera turun langsung kelapangan agar ada ketrasparanan dan akurat untuk menghindari spekulasi yang tidak diinginkan. Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan sangat bergantung pada keterbukaan informasi dari pihak-pihak berwenang.
Kasus ini menjadi pengingat penting akan perlunya akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran publik, terutama yg menyangkut dunia pendidikan. Transparansi bukan hanya tuntutan hukum, tetapi juga bentuk tanggungjawab moral kepada masyarakat dalam hal dana pendidikan.
