JAKARTA,
Gelombang kekecewaan masyarakat memuncak menyusul kebijakan kenaikan pajak yang dinilai ekstrem dan tidak dikaji matang. Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., Ketua Umum Partai Oposisi Merdeka (POM), menyuarakan gugatan keras kepada pemerintah dan DPR.
“Rakyat merasa dijajah oleh pemerintahnya sendiri. Ini adalah reaksi normal dari kebijakan yang menindas,” tegas Sutan Nasomal dalam jumpa persnya, Sabtu (23/8/2025).
Menurutnya, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta berbagai jenis pajak baru justru membebani rakyat di tengah daya beli yang lemah. Ia menyayangkan kebijakan ini seolah menganggap 80% masyarakat Indonesia sejahtera seperti warga Kuwait, tanpa kajian yang mendalam.
Akibatnya, gelombang PHK dan kebangkrutan usaha kecil pun tidak terelakkan. “Lihat saja pasar-pasar tradisional, 80% kiosnya kosong dan ditinggalkan. Pabrik-pabrik hengkang ke luar negeri, meninggalkan puluhan juta pengangguran,” paparnya.
Sutan Nasomal juga mengkritik kinerja para menteri di kabinet Presiden Jenderal Haji Prabowo Subianto yang dinilainya “mentah” dalam analisa. Ia mendesak pemerintah membatalkan kenaikan pajak dan mengkaji ulang kebijakan ekonomi secara menyeluruh.
“Presiden Prabowo adalah ahli strategi. Beliau pasti paham keluhan ini bukan tanpa dasar. Sudah saatnya pemerintah mendengar rakyat, bukan justru menaikkan gaji dewan di tengah penderitaan rakyat,” pungkasnya.
Kekecewaan publik ini, jika tidak direspons, dikhawatirkan bukan hanya berujung pada protes, tetapi juga erosi kepercayaan terhadap pemerintah pusat.
Narasumber: Prof. DR. KH. Sutan Nasomal, S.H, M.H. ( Ketua Umum Partai POM )
