TANGERANG SELATAN,
Ekklesia Peduli bersama DPP GAKORPAN menyelenggarakan Diskusi Kebangsaan dengan tema “Bedah Kasus Maraknya Penyelewengan Korupsi Dana Desa” pada Minggu, 24 Agustus 2025. Acara yang digelar di Residence Cirendeu IV No. 3, Tangerang Selatan, ini dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan aktivis anti-korupsi.
Dr. Bernard B.B.B.I. Siagian, S.H., M.Akp., selaku Ketua DPP GAKORPAN, membuka acara dengan menyanyikan lagu “Indonesia Raya”. Dalam sambutannya, ia menyatakan keprihatinan mendalam terhadap maraknya korupsi yang mengikis nilai-nilai integritas dan bela negara. “Kita disuguhkan fenomena korupsi berjamaah, termasuk di tingkat desa. Terdapat kesan pembiaran dari otoritas terkait,” ujarnya.
Dr. Moses Robert Waimuri, S.H., M.Th., sebagai pembicara utama, menegaskan bahwa korupsi dana desa adalah akar dari banyak persoalan bangsa. “Praktik ini merusak fondasi Republik. Kedaulatan negara digerogoti dari level terbawah, memicu kerawanan sosial dan ketidakstabilan ekonomi. Dampaknya, masyarakat rentan terjerembap dalam kemiskinan struktural,” tegasnya.
Turut hadir sejumlah narasumber lain, termasuk Agip Supendi, S.H., Rusman Pinem, S.Sos., Bunda Tiur Simamora, Bunda Fitri, Bunda Cici, serta Ny. Dewi (Bu Gembala Ellizabeth). Juga hadir aktivis dan mahasiswa, di antaranya Debby Grace Siagian—atlet sepeda berprestasi dan aktivis anti-korupsi FHUKI.
Bunda Tiur Simamora, tokoh pejuang yang hadir, menyoroti betapa berbahayanya dampak korupsi terhadap pembangunan SDM. “Di momentum HUT ke-80 Kemerdekaan RI, kita harus berefleksi. Penegakan hukum yang lemah justru memperparah kondisi dan mengurangi kepercayaan publik,” katanya.
Para peserta juga mengkritik lambatnya respons aparat penegak hukum dan inspektorat daerah dalam menindak laporan masyarakat. “Ada kesan kepala desa kebal hukum. Proyek fiktif dan mark-up anggaran harus ditindak tegas tanpa menunggu instruksi atasan,” ungkap salah seorang peserta.
Moses Waimuri menambahkan, “Indonesia pernah disebut sebagai salah satu negara terkorup oleh OCCRP. Ini adalah catatan buruk yang harus diubah melalui kepemimpinan berintegritas dan komitmen kolektif.”
Acara ditutup dengan seruan untuk mendukung program ASTA CITA Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045. “Pemerintah harus memperkuat pengawasan dana desa dan memberikan sanksi yang berefek jera,” pungkas Moses.
