Aksi unjuk rasa besar-besaran mendatangi kompleks Gedung DPR/RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (25/8/2025). Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat mengekspresikan kemarahan atas sikap dan kebijakan yang dinilai arogan dan tidak memihak rakyat.
Gaperta.online-Dok
Aksi yang berlangsung panas dan berujung anarkis ini dipicu oleh dua hal utama: rencana kenaikan gaji dan insentif anggota DPR menjadi Rp 100 juta per bulan dan ucapan kontroversial anggota Komisi III DPR RI, Sahroni dari Fraksi NasDem, yang menyebut rakyat “tolol”.
Gaperta.online-Dok
Dalam orasinya, para juru bicara demonstran menyatakan bahwa kenaikan tunjangan legislatif dianggap sebagai pukulan telak bagi rakyat yang sedang terjepit beban ekonomi. Mereka menuding kebijakan tersebut sebagai bentuk “cawe-cawe” dan rekayasa sepihak yang tidak masuk akal di tengah tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
Gaperta.online-Dok
“Kami terusik dan terluka. Di saat 195 juta lebih rakyat dikategorikan terlantar, kesulitan usaha, dan makan pun susah, para wakil rakyat justru asyik ‘joget-joget’ dan menaikkan gaji sendiri. Mereka lupa bahwa uang yang mereka terima berasal dari pajak rakyat,” demikian penjelasan dari perwakilan aliansi demonstran, seperti yang dikutip dari pernyataan Dr. Bernard, Jurnalis Senior, dan Rusman Pinem, S.Sos.
Aksi semakin memanas ketika massa mencoba merobohkan pintu pagar Gedung DPR/RI. Namun, upaya itu gagal setelah pagar dilumuri oli bekas oleh aparat. Situasi mencekam pun terjadi. Aparat Kepolisian dari Polda Metro Jaya yang terdiri dari 1.250 personel, termasuk Brimob dan Dalmas, harus mengerahkan water cannon dan gas air mata untuk membubarkan massa yang melemparkan batu dan merusak fasilitas di sekitar lokasi.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol. Susatyo P. Chondro, S.I.K., M.Si., melaporkan bahwa massa berhasil dipukul mundur ke arah Slipi dan TVRI. Kerugian material signifikan diduga terjadi dan masih dalam proses pendalaman oleh Pemprov DKI.
Puncak kekecewaan rakyat adalah ketika pimpinan DPR RI, Hj. Puan Maharani, beserta jajarannya dinilai tidak mau menemui dan mendengarkan aspirasi para pendemo.
Merespons kejadian ini, Dr. Moses Robert Waimuri, S.H., M.Th., Ketua Aliansi Papua Bersatu untuk NKRI, menyatakan bahwa ini harus menjadi pembelajaran dan edukasi bagi seluruh bangsa. “Ini adalah pelajaran berharga. Anggota DPR RI tidak boleh arogan dan bertutur kata sombong. Mereka adalah pelayan masyarakat, bukan majikan,” tegas Moses.
Tokoh lainnya, Bunda Tiur Simamora dari Srikandi Pending Emas LMNRRI-KPRRI, serta Agip Supendi, S.H. dari LBH Pers Presisi Polri, juga menegaskan bahwa arogansi kekuasaan telah melukai hati nurani rakyat kecil.
Aksi ini diakhiri dengan seruan refleksi bersama untuk mengembalikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat dan menuntut para wakil rakyat agar bekerja demi kemakmuran konstituen, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan.
Salam Pencerahan ASTA CITA, Menuju Indonesia Emas 2045, Macan Asia.
