Konflik pertanahan di sulawesi tenggara semakin menghkawatirkan banyak pihak.

Salah satu konflik yang saat ini menjadi perhatian publik adalah mengenai persoalan lahan eks. SPGN/PGSD Wua-Wua Kota kendari, Sulawesi Tenggara.

banner 120x600
banner 468x60

Kendari-Sulawesi Tenggara,

Salianto SM.,MM Selaku PRESIDIUM Koalisi Organisasi Masyarakat Pribumi Asli Sultra ( KOMPAS ) turut menanggapi persoalan Di Lahan Eks. SPGN/PGSD Wua – Wua, 

Menurutnya, Persoalan di Eks.SPGN/PGSD Wua – Wua saat ini sangat memprihatinkan sebab tanah masyarakat dalam hal ini Ahli Waris dari Almarhum H.Ambodalle hendak di rampas oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Padahal semua masyarakat Sulawesi Tenggara mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Almarhum H. Ambodalle yang kini sudah dalam kepemilikan Ahli Waris.

Salah satu Ahli Waris itu adalah Bapak Kikila Adi Kusuma Bin H.Ambodalle.

Selama ini beliau sudah berjuanh dengan segala cara untuk mendapatkan keadilan namun selalu di perhadapkan dengan klaim sepihak oleh pemerintah provinsi sulawesi Tenggara.

Menurut saya, semestinya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara harus berterima kasih banyak kepada Almarhum H.Ambodalle karena beliau sudah berkenan meminjamkan lahan Eks.SPGN/PGSD untuk di bangunkan Fasilitas pendidikan di saat itu.

Kita ketahui bersama saat ini SPGN/PGSD sudah melebur ke Universitas Haluoleo maka secara otomatis lahan tersebut harus di kembalikan kepada ahli waris.

Jika kemudian saat ini pemerintah provinsi sulawesi tenggara mengklaim memiliki surat hak pakai yang di terbitkan tahun 1981, perlu di ingat bahwa Ahli waris memiliki SKT tahun 1964,

Dan Tanah tersebut di dapatkan secara adat oleh Almarhum H.Ambodalle.

Oleh karena Itu Kami dari Koalisi Organisasi Masyarakat Pribumi Asli Sultra ( KOMPAS ) akan membantu Bapak Kikila adi kusuma Bin H. Ambodalle dan Keluarga agar mendapatkan keadilan.

Kami akan melaporkan persoalan ini kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Kami yakin beliau pasti setia membela masyarakat yang tertindas.

Saya juga ingin menegaskan bahwa “Penjajahan di atas muka bumi ini harus di hapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Tutupnya

Narasumber: Koalisi Organisasi Masyarakat Pribumi Asli Sultra ( KOMPAS )

banner 325x300
error: Content is protected !!