Dalam pertarungan antara hukum dan kekuatan modal, ada satu prinsip yang tidak boleh tergoyahkan: negara tidak boleh kalah. Kekalahan negara dalam menegakkan hukumnya sendiri bukan hanya berarti kemenangan sebuah korporasi, melainkan awal dari erosi kedaulatan yang dapat berujung pada kegagalan negara (failed state).
1. Kedaulatan adalah Harga Mati
Kedaulatan negara tidak hanya tentang pertahanan terhadap ancaman luar, tetapi juga tentang kemampuan negara menjalankan hukumnya sendiri di wilayahnya sendiri. Ketika putusan pengadilan tertinggi bisa diabaikan demi kepentingan modal, maka kedaulatan hukum negara itu telah dikalahkan oleh kedaulatan modal.
2. Dampak Berantai yang Mengkhawatirkan
Jika satu korporasi berhasil mengalahkan negara, ini akan menjadi preseden buruk yang memicu korporasi lain untuk melakukan hal sama. Perlahan-lahan, negara akan kehilangan kemampuan untuk mengatur dan mengawasi aktivitas pembangunan di wilayahnya sendiri.
3. Kepercayaan Publik yang Rusak Parah
Kekalahan negara dalam menegakkan hukum akan menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Masyarakat akan melihat bahwa hukum hanya berlaku untuk warga kecil, sementara yang besar dan kuat dapat beroperasi di atas hukum.
1. Konsolidasi Lembaga Negara
Semua lembaga negara—eksekutif, legislatif, yudikatif—harus bersatu dalam menegakkan hukum. Tidak boleh ada lagi ego sektoral atau lembaga yang justru melindungi pelanggaran hukum.
2. Politik Keberpihakan yang Jelas
Negara harus secara tegas berpihak pada kepentingan publik dan lingkungan, bukan pada kepentingan modal. Ini berarti keberanian untuk mencabut izin, mengenakan sanksi tegas, dan bahkan menghentikan operasi proyek yang terbukti melanggar hukum.
3. Mobilisasi Seluruh Kekuatan Civil Society
Negara perlu membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat sipil, akademisi, media, dan pakar untuk bersama-sama mengawasi penegakan hukum.
4. Pendekatan Holistik dalam Penegakan Hukum
Gunakan semua instrumen hukum yang ada—mulai dari perdata, administrasi, hingga pidana—secara simultan. Tim terpadu dari berbagai kementerian dan lembaga penegak hukum harus dibentuk khusus untuk menangani kasus-kasus besar.
5. Internasionalisasi Isu
Jika pelanggaran melibatkan perusahaan multinasional, negara tidak boleh ragu untuk membawa kasus ini ke forum internasional. Tekanan global seringkali lebih efektif daripada tekanan domestik.
Jika negara kalah dalam pertarungan ini, maka:
· Hukum akan menjadi barang dagangan yang bisa dibeli oleh yang berduit
· Ruang hidup rakyat akan terus tergusur
· Kerusakan lingkungan akan menjadi warisan permanen
· Demokrasi akan mati secara perlahan
Titik Balik Sejarah
Saat ini, kita berada pada titik balik sejarah. Setiap kasus di mana negara membiarkan pelanggaran hukum oleh kekuatan modal adalah sebuah kekalahan kecil yang menggerogoti kedaulatan negara.
Negara harus bangkit dan menunjukkan siapa yang berdaulat. Bukan dengan retorika, tetapi dengan tindakan nyata menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Karena sekali negara kalah, akan sangat sulit untuk merebut kembali kedaulatannya.
Kedaulatan bukanlah sesuatu yang diberikan, tetapi sesuatu yang harus terus-menerus diperjuangkan dan dipertahankan. Dan dalam pertarungan ini, negara tidak boleh kalah.
