Jakarta,
Koalisi sejumlah organisasi masyarakat sipil menyoroti memanasnya situasi politik nasional pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Imanuelle Eben Ezer (Noel). Kritik juga dilayangkan terhadap komentar Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut guru sebagai ‘beban negara’.
Hal ini mengemuka dalam Diskusi Interaktif Kebangsaan yang digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Anti Korupsi Nasional (DPP GAKORPAN) di Gedung Joang 45, Jakarta, pada Sabtu (23/8/2025).
Karir Cemerlang yang Berakhir di Jeruji Besi
Para peserta diskusi mengawali pembahasan dengan menyatakan keprihatinan mendalam atas OTT KPK yang menangkap Wamenaker Noel. Mereka menilai fenomena ini sangat miris, mengingat Noel sebelumnya dikenal sebagai figur muda energik dan gerak cepat (gercep) yang vokal memperjuangkan hak-hak konstitusional buruh, seperti dalam kasus Sritex.
“Publik sempat memberikan apresiasi atas integritas dan loyalitasnya yang dianggap segar. Kepiawaiannya dalam menyuarakan isu buruh lewat konten kreatif dinilai menjanjikan. Namun, semua itu hancur berantakan oleh tuduhan korupsi,” ujar perwakilan dari Aliansi Papua Bersatu.
Kekayaan Mencurigakan dan Moralitas Pejabat Dipertanyakan
OTT KPK mengungkap kepemilikan harta benda Noel yang diduga tidak wajar, seperti rumah, mobil, dan motor mewah merek Ducati. Aset-aset ini dinilai tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang semestinya dilaporkan.
“Ini di luar nalar sehat dan memalukan. Di manakah wajah asli para pejabat bangsa ini? Kasus ini diduga kuat terkait pemerasan dalam proses sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada perusahaan,” tambah pernyataan dari LBH PERS Presisi Polri.
Kinerja Kabinet dan Kontroversi Anggota DPR Ikut Dikritik
Forum ini juga menyoroti kinerja kabinet secara keseluruhan yang dinilai tidak pro-rakyat. Mereka mengecam euforia dan ‘joget-joget’ yang ditunjukkan sebagian oknum pejabat dan anggota DPR RI di tengah penderitaan rakyat miskin yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
“Rakyat hanya mendapat remah-remah, sementara para wakil rakyat mendapat insentif dan gaji yang fantastis, bahkan baru delapan bulan bekerja. Seperti taman kanak-kanak yang riuh di Senayan, ini sangat memalukan,” tegas Ketua Gerakan Solidaritas Nasional Suara Keadilan Kedaulatan Rakyat Indonesia.
Komentar Menkeu Dinilai Menghina dan Tidak Berperasaan
Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut guru sebagai ‘beban negara’ mendapat kecaman keras. Pernyataan itu dinilai menghina dan memperlihatkan kebijakan pemerintah yang tidak populis dan tidak berpihak pada rakyat kecil.
“Ini adalah beban moral bagi negara. Kinerja Kabinet Merah Putih dinilai sebagai yang terburuk dan perlu segera ‘ditelanjangi’ nilai kepercayaan publiknya. Kami mendesak Presiden untuk segera mengambil langkah korektif yang gercep (gerak cepat) untuk menyelamatkan ekonomi dan moral bangsa,” tutup Bunda Tiur Simamora dari Srikandi Pejuang 45 LMNRRI.
Forum mendesak Presiden untuk segera mengevaluasi kabinet dan mengambil langkah tegas untuk memulihkan kepercayaan publik serta mengangkat Indonesia dari keterpurukan ekonomi.
Narahubung: Dr. Bernard BBBBI Siagian, S.H, Makp (Ketua DPP GAKORPAN)
Tentang GAKORPAN: GAKORPAN(Gerakan Anti Korupsi Nasional dan Penyelewengan Aparatur Negara) adalah sebuah organisasi masyarakat yang fokus pada pengawasan dan pemberantasan korupsi serta penyelewengan wewenang oleh aparatur negara.
