JAKARTA,
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengungkapkan langkah-langkah antisipasi untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kamboja jika konflik dengan Thailand meluas. Meski belum ada laporan langsung terkait dampak perang terhadap PMI, pemerintah telah menyiapkan strategi mitigasi dan evakuasi.
Kementerian P2MI bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memetakan wilayah rawan dan menyusun rencana evakuasi darurat. Langkah ini diambil sebagai antisipasi jika konflik di perbatasan meluas ke daerah lain.
Salah satu kendala utama adalah minimnya data akurat PMI di Kamboja, karena banyak yang masuk dengan visa turis. Namun, Karding menegaskan, pemerintah tetap bertanggung jawab melindungi seluruh WNI, terlepas dari status keimigrasiannya.
Hingga kini, mayoritas WNI di Kamboja berada di ibu kota, jauh dari zona konflik. Namun, pemerintah mengimbau agar PMI tetap waspada dan segera melapor ke Kedutaan RI jika membutuhkan bantuan.
Berdasarkan data P2MI, diperkirakan lebih dari 80.000 PMI bekerja di Kamboja, dengan total WNI mencapai 100.000 jiwa. Pemerintah menegaskan kesiapannya untuk memastikan keselamatan warganya.
Dengan langkah proaktif ini, Kementerian P2MI menunjukkan keseriusannya dalam melindungi PMI, meski di tengah keterbatasan data. Upaya ini memperkuat komitmen negara untuk hadir bagi seluruh WNI, termasuk yang berstatus non-prosedural.
