Kapolres Sintang, AKBP Sanny Handityo, S.H., S.I.K., menunjukkan komitmen kuatnya terhadap penataan agraria berkelanjutan dengan menghadiri rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Sintang.
Pertemuan penting ini diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sintang, pada Selasa pagi.
Fokus utama rapat adalah penguatan perencanaan strategis untuk penataan agraria yang berkelanjutan, khususnya pada pengelolaan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) tidak produktif di seluruh wilayah Kabupaten Sintang.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Sintang AKBP Sanny Handityo menegaskan urgensi rapat koordinasi semacam ini.
Menurutnya, pertemuan ini krusial untuk menyatukan langkah dan visi antarinstansi dalam mengatasi berbagai permasalahan pertanahan yang seringkali menjadi isu strategis dan kompleks di daerah.
“Sinergi yang solid antara penegakan hukum dan kebijakan penataan agraria harus terus diperkuat.
Dengan demikian, permasalahan pertanahan dapat ditangani secara komprehensif, adil, serta selalu berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Kapolres Sanny.
Lebih lanjut, Kapolres juga menegaskan komitmen penuh Polres Sintang untuk mendukung setiap kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kepastian hukum di sektor agraria.
Rapat koordinasi ini berlangsung secara dinamis, melibatkan beragam pemangku kepentingan kunci, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, instansi vertikal, hingga aparat penegak hukum.
Diharapkan, hasil dari pertemuan ini dapat menjadi landasan kuat dalam mewujudkan penataan agraria yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan di seluruh Kabupaten Sintang.
