Praktik peredaran bawang putih dan bawang merah ilegal kembali mencuat di Kalimantan Barat. Aktivitas mencurigakan terpantau di sebuah gudang di Jalan Budi Karya/Ambalat, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, menimbulkan tanda tanya besar.
Investigasi media menemukan sebuah ruko tertutup rapat usai diduga melakukan bongkar muat bawang ilegal. Tumpukan karung bawang putih dan bawang merah terlihat jelas di bak mobil pikap putih yang keluar dari ruko tersebut. Setelah bongkar muat, ruko kembali ditutup rapat, meninggalkan jejak tanya.
Menurut seorang sopir pikap, ruko tersebut diduga milik seorang berinisial AY. Temuan ini mengindikasikan penyelundupan bawang ilegal masih terorganisir rapi di wilayah ini.
Praktik ini diduga melanggar sejumlah undang-undang:
– Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pasal 102 huruf a: Penyelundupan barang impor.
– Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura: Impor tanpa izin edar dan sertifikasi karantina.
– Permendag Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor: Impor bawang putih wajib melalui pelabuhan resmi dengan rekomendasi teknis Kementerian Pertanian.
Aktivitas ilegal ini merugikan negara dari sisi pajak, mengancam stabilitas harga pasar, dan membahayakan ketahanan pangan nasional. Produk impor ilegal tanpa karantina berpotensi membawa hama penyakit dan tidak memenuhi standar mutu konsumsi.
Tim media mendesak pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan terbuka dan tindakan tegas. Instansi terkait seperti Bea Cukai, Karantina Pertanian, dan Dinas Perdagangan juga diharapkan proaktif menindak pelanggaran lintas sektor ini.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai status ruko dan barang di dalamnya. Tim media terus berupaya mengonfirmasi informasi kepada pihak berwenang.
“Redaksi memberikan waktu 1×24 jam kepada pihak-pihak yang terkait dalam pemberitaan ini untuk memberikan hak jawab. Kami berkomitmen untuk menyajikan informasi yang berimbang dan akurat, serta memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak yang merasa dirugikan untuk menyampaikan klarifikasi atau tanggapan.”
