Jakarta – Kamis, 17 Juli 2025
Presiden RI Jenderal (Purn.) H. Prabowo Subianto diharapkan segera membentuk tim khusus untuk mengklarifikasi dan mendata ulang para pejuang kemerdekaan 1945 yang hingga kini belum mendapat pengakuan resmi. Hal ini disampaikan oleh Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.Pd.I, SE, SH, MH, pakar hukum internasional dan ekonomi, dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media di Jakarta, Minggu (14/7/2025).
“Kita perlu pendataan ulang yang komprehensif, melibatkan sejarawan dalam dan luar negeri, untuk memastikan setiap kontribusi pejuang dari berbagai lapisan masyarakat—baik TNI, Polri, maupun rakyat biasa—tercatat dengan benar. Ini penting agar anak cucu mereka bangga dan stigma negatif seperti ‘bukan pejuang’ bisa dihapus,” tegas Sutan Nasomal di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta Timur.
Daud Beureueh dan Luka Sejarah yang Perlu Diluruskan
Salah satu nama yang kerap kontroversial dalam narasi sejarah Indonesia adalah Teungku Muhammad Daud Beureueh, tokoh Aceh yang dituduh sebagai pemberontak DI/TII. Namun, menurut sejumlah sejarawan, termasuk Anthony Reid dan George McTurnan Kahin, Daud Beureueh sejatinya adalah pejuang republik yang turut mempertahankan kemerdekaan sejak 1945.
“Beliau adalah Gubernur Militer Aceh yang diangkat langsung oleh Bung Karno. Konflik muncul karena janji otonomi khusus Aceh tidak dipenuhi pusat, bukan karena ingin memisahkan diri,” jelas Sutan Nasomal.
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dalam sebuah seminar di Banda Aceh juga menyatakan, gerakan DI/TII Aceh lebih didorong oleh kekecewaan politik, bukan separatisme. “Seperti PRRI/Permesta, ini adalah bentuk protes terhadap ketimpangan kebijakan pusat, bukan pengkhianatan,” ujarnya.
Mengapa Rekonsiliasi Sejarah Penting ?
Sejarah Indonesia kerap ditulis dari sudut pandang penguasa, sehingga banyak tokoh daerah yang dikenang sebagai “pemberontak” padahal mereka berjuang untuk keadilan. Prof. Djajadiningrat dan Harold Crouch mencatat, gerakan seperti DI/TII Aceh adalah respons atas marginalisasi daerah, bukan keinginan memecah bangsa.
“Jika Sjafruddin Prawiranegara dan Mohammad Natsir—yang dulu terlibat PRRI—kini diakui sebagai pahlawan nasional, mengapa Daud Beureueh belum ?” tanya Sutan Nasomal.
Presiden Diminta Ambil Langkah Nyata
Pemerintah didorong untuk :
1. Membentuk tim verifikasi independen bersama sejarawan dan akademisi.
2. Merevisi narasi sejarah di kurikulum pendidikan agar lebih objektif.
3. Memberikan pengakuan resmi kepada pejuang yang selama ini terlupakan.
“Keadilan sejarah adalah bagian dari keadilan sosial. Jika kita ingin bangsa ini benar-benar bersatu, akar konflik masa lalu harus diselesaikan dengan kepala dingin, bukan dendam politik,” pungkas Sutan Nasomal
Narasumber : Prof. DR. KH. Sutan Nasomal, S.Pd I, SE, SH, MH
Pakar Hukum Internasional, Ekonom Juga President Partai Opsisi Merdeka Dan Jendral Kompi Serta Pengasuh Ponpes AssbSaqwa Plus Jakarta.
