Sejak abad ke-16 hingga sekarang, rakyat Pati telah menunjukkan keteguhan dalam menolak kebijakan pajak yang memberatkan. Catatan sejarah membuktikan bahwa perlawanan terhadap kenaikan pajak yang tidak wajar bukanlah hal baru di bumi Pati.
Gaperta.online-Dok
Baru-baru ini, Bupati Pati mendapat protes keras dari masyarakat setelah mengumumkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250% – angka tertinggi dalam sejarah Pati, bahkan melebihi kebijakan pajak masa kolonial Belanda. Meskipun kebijakan itu akhirnya dibatalkan dan disertai permintaan maaf, rakyat tetap menuntut pertanggungjawaban.
Gaperta.online-Dok
“Rakyat Pati sudah terbiasa melawan penguasa yang memeras melalui pajak. Tapi kenaikan 250% ini benar-benar di luar batas kewajaran,”tulis seorang pengamat sejarah lokal dalam pesan yang beredar luas.
Lima Abad Perlawanan Pajak di Pati
Berikut rangkuman perlawanan rakyat Pati terhadap kebijakan pajak yang tidak adil dari masa ke masa:
1. 1500-an – Protes terhadap Kerajaan Demak (kenaikan 30%).
2. 1540-an – Beralih dukungan ke Pajang karena pajak Demak naik 20%.
3. 1620-an – Perlawanan terhadap Sultan Agung (upeti beras naik 40%).
4. 1627-1628 – Pemberontakan besar Pragola II (kenaikan 50%).
5. 1670-an – Perlawanan terhadap Amangkurat I (kenaikan 35%).
6. 1740 – Anti-VOC (bea perdagangan naik 25%).
7. 1741-1743 – Geger Pecinan, serbu pos pajak VOC (kenaikan 40%).
8. 1811-1816 – Perlawanan pajak tanah era Daendels & Raffles (30%).
9. 1830 – Petani mogok tanam paksa (beban 66% hasil panen).
10. 1880-an – Gerakan Samin melawan pajak kolonial (25%).
11. 1942-1945 – Penolakan romusha Jepang (kerja paksa 60 hari/tahun).
12. 1948 – Tolak pajak darurat Belanda (20% setoran pangan).
13. 1965-1966 – Perlawanan pajak Orde Baru (15% hasil panen).
14. 1998 – Tuntutan reformasi pajak & anti-korupsi.
15. 2025 – Demo besar-besaran tolak PBB naik 250%.
“Belanda saja tidak sekejam ini. Pemimpin yang baik harus paham penderitaan rakyat, bukan malah membebaninya,”tulis pesan viral yang memicu diskusi publik.
Pelajaran untuk Pemimpin Saat Ini
Sejarah membuktikan bahwa kebijakan pajak yang tidak adil selalu memicu perlawanan. Rakyat Pati tidak hanya menuntut pembatalan, tetapi juga transparansi pengelolaan pajak dan pemberantasan korupsi.
“Pati butuh pemimpin yang berani membela rakyat kecil, bukan memperkaya diri dengan pajak rakyat,”tegas salah satu aktivis.
