Di tengah semangat perayaan Hari Guru Nasional, SMK IGASAR PINDAD Kota Bandung menunjukkan komitmennya dalam mengatasi masalah siswa yang terancam putus sekolah.
Laporan seorang wali murid (BN) tentang anaknya yang terancam putus sekolah karena tunggakan SPP selama dua tahun ajaran, mengetuk hati banyak pihak.
Gaperta.online-Dok
Kondisi ekonomi yang sulit membuat BN tak mampu membayar biaya pendidikan, sementara putranya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah seperti Program Indonesia Pintar (PIP) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Akibatnya, siswa kelas XI ini terpaksa absen dari kegiatan belajar mengajar selama dua bulan karena merasa tidak nyaman dengan situasi terkait tunggakan tersebut.
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, tim Media GAPERTA Online yang dipimpin oleh Deddy Paris, AMK-Pi, C.PLP., selaku Kaperwil Jawa Barat, bergerak cepat menemui pihak sekolah.
Kepala Sekolah SMK IGASAR PINDAD, Bpk. Rony Harimurti, S.Pd, M.M., menjelaskan bahwa sekolah telah berupaya maksimal mengatasi masalah ini.
Meskipun dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah swasta terbatas, SMK IGASAR PINDAD berinisiatif melakukan “Education Treatment” bagi siswa berprestasi yang rawan putus sekolah.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendaftarkan siswa ke program PIP Aspirasi Partai Politik.
Selain itu, Pak Rony menggagas program Orang Tua Asuh yang melibatkan para guru secara kolektif untuk membantu menanggulangi kekurangan biaya pendidikan siswa.
Program ini mencakup peminjaman buku paket hingga bantuan akomodasi, yang semuanya didasarkan pada hasil survei dan kunjungan rumah oleh pihak sekolah.
“Education Treatment” ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua siswa sekaligus menjadi ladang pahala bagi para guru.
Lebih dari sekadar pengajar, guru adalah penanam nilai kehidupan. Setiap nasihat, contoh kecil, dan senyum tulus menjadi benih kebaikan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Saat berita ini diturunkan, program “Education Treatment” telah dilaksanakan langsung oleh Kepala Sekolah kepada siswa yang bersangkutan.
Siswa tersebut kini dapat kembali belajar dengan layak, sesuai amanat UU SISDIKNAS.
Diharapkan, Kementerian dan Dinas terkait dapat merespons positif dan bahkan menduplikasi program ini, serta membuat kebijakan yang lebih berpihak pada sekolah-sekolah swasta.
