Masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninggalkan sejumlah catatan kasus yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya di mata publik.
Dua kasus besar yang menonjol adalah skandal bailout Bank Century dan megaproyek Hambalang, yang keduanya melibatkan nama-nama petinggi di lingkaran kekuasaan.
Skandal Bank Century, dengan dana talangan mencapai Rp 6,7 triliun, sempat menjadi sorotan panas DPR yang membentuk Panitia Khusus (Pansus).
Isu ini mengemuka kuat pada Pilpres 2009, di mana bailout diduga dikaitkan dengan pendanaan kampanye pasangan SBY-Boediono.
Boediono, yang saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia, berada dalam posisi yang disorot karena kebijakan bailout tersebut.
Meskipun kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sejumlah pejabat Bank Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab, tudingan dan pertanyaan mengenai keterlibatan tingkat tinggi belum sepenuhnya terjawab.
Di sisi lain, Proyek Hambalang yang digadang-gadang menjadi pusat olahraga bertaraf internasional justru berujung pada kasus korupsi.
Investigasi BPK mengungkap kerugian negara mencapai Rp 706 miliar, dengan adanya indikasi mark-up pembayaran sebesar Rp 514 miliar.
Kasus ini menjerat sejumlah nama besar, termasuk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Proyek yang menelan anggaran hingga Rp 2,5 triliun ini akhirnya mangkrak dan tidak pernah selesai.
Sementara itu, dalam laporan kekayaan pejabat negara (LHKPN) per November 2009, kekayaan SBY dilaporkan senilai lebih dari Rp 15 miliar.
Laporan tersebut mencakup berbagai aset, termasuk barang seni dan antik yang nilainya mengalami peningkatan signifikan.
Pemberitaan mengenai berbagai kasus ini kerap diwarnai narasi yang menyudutkan. Namun, penting untuk dicatat bahwa proses hukum telah berjalan untuk beberapa pihak yang terlibat, dan semua pihak, termasuk SBY dan Boediono, memiliki hak praduga tak bersalah hingga dibuktikan sebaliknya di pengadilan.
Pemberitaan ini bertujuan untuk mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, serta belajar dari sejarah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan.
